Oleh: syaddad | Kamis, 21 Februari 2008

Islam dan Jaminan Hak-Hak Manusia

Risalah Islam, dengan visi dan misinya, yaitu menebar rahmat ke seluruh alam, telah terbukti memberikan jaminan hak-hak sejati kepada manusia. Prinsip-prinsipnya dibangun dengan proses pemikiran jernih serta berlaku secara universal, dengan pijakan yang kokoh, tetap, dan selaras dengan fitrah manusia.  Prinsip  demikian  bersumber  dari Zat Yang mengetahui dan mengerti betul  karakteristik, kelebihan dan kekurangan manusia. Dialah Al-Khâliq, Allah Swt.  Hanya Allahlah Yang mengetahui batasan  dan koridor aturan  yang akan menjamin hak-hak dan kebahagiaan kepada manusia. Sebaliknya, Hak Asasi Manusia (HAM) versi Barat yang lahir dari manusia yang serba lemah hanya akan mencabik-cabik hak-hak dan nilai-nilai luhur manusia dalam kehidupan.

Pandangan Islam Tentang Kebebasan

Sekilas, kebebasan secara mutlak adalah sebuah kebaikan yang menjadi idaman seluruh insan. Seolah dengan kebebasan melakukan apa saja yang diinginkan, manusia akan menemukan jatidiri dan kebahagiaan yang sesungguhnya.  Artinya, ujung idealisme sebuah kebebasan pada prinsipnya bukan kebebasan itu sendiri.  Ada titik akhir yang dituju dan diinginkan, yakni sebuah kebahagiaan.  Di sinilah esensi sebuah kebebasan akan dipertaruhkan. Adakah arti sebuah kebebasan jika hanya akan mengantarkan pada sebuah kesengsaraan kehidupan?  Akankah kita senantiasa menjujung tinggi makna suatu kebebasan saat kebebasan tersebut pada akhirnya hanya akan menghancurkan sendi-sendi luhur kehidupan? Karenanya, kebebasan bukanlah ide universal yang secara inheren akan melahirkan kebaikan.  Kebebasan harus dipandang secara jernih dengan sudut pandang yang sahih.  Dari situ kemudian kita bisa secara adil  menakar dan memaknai sebuah kebebasan.

Pada titik inilah Islam memberikan arti dan pandangan yang jernih dalam menilai arti kebebasan. Tidak ada ruang dalam Islam untuk membebaskan diri secara mutlak dan menyerahkan sumber inspirasi aturan kehidupan kepada manusia. Sebab, manusia memang makhluk yang lemah dan serba kurang.  Keadaannya  sering hanya akan membawa manusia ke jurang kenistaan dan kesengsaraan kehidupan. Karenanya, dengan rahmatnya Allah Swt. memberikan aturan kehidupan itu kepada manusia. Islam memandang bahwa seorang Muslim wajib terikat pada aturan Allah Swt.  Seorang Muslim wajib melakukan segala amal perbuatannya sesuai dengan syariah Islam jika dia mau selamat dunia dan akhirat.

Apa saja yang Rasul bawa untuk  kalian, ambillah. Apa saja yang dia  larang atas kalian, tinggalkanlah. (QS al-Hasyr [59]: 7).

Ketundukan dan kepatuhan manusia kepada Allah Swt.  adalah hal yang wajar, bahkan sebuah keharusan. Alasannya, karena hanya Allahlah Yang mengerti betul karakter, sifat, kelebihan dan kekurangan manusia. Logika sederhana bisa kita ambil.  Jika kita membeli sebuah mobil merek Grend Vitara, sangat ganjil dan tidak wajar jika kita dalam mengendarai dan memeliharanya menggunakan dan mengambil petunjuk pemeliharaan dari Honda—jika mobil kita ingin awet. Sebab, perusahaan Suzukilah yang tahu persis kelebihan dan kekurangan mobil buatannya. Begitu juga dengan manusia. Logika mana yang bisa mentoleransi bahwa aturan yang benar adalah aturan yang diambil dari manusia.  Aturan yang benar tentu harus dari yang memproduk manusia, yakni Allah Swt.

Karenanya,  logika sederhana ini sesungguhnya sudah dapat memastikan cacat-cela kebebasan  dalam wujud HAM (Hak Asasi Manusia) yang digembar-gemborkan Barat selama ini. HAM versi Barat ini bahkan bertentangan secara diametral dengan akidah dan syariah Islam.  Ide HAM yang diusung hakikatnya lahir dari prinsip dasar kehidupan sekular, yakni pemisahan agama  (aturan-aturan Allah) dengan kehidupan. Akidah ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia untuk mengekspresikan perbuatannya sesuai dengan hak-hak  idividunya, yang mereka anggap sebagai hak-hak alamiah/natural right, walaupun  persoalan serius akan dihadapi ketika tidak adanya standar yang pasti dan bersifat tetap tentang hak-hak alamiah manusia tersebut. Bukti kerancuannya semakin jelas dari inkonsistensi ide ini di berbagai kasus kehidupan. HAM demikian pada akhirnya tidak lebih hanya sekadar dijadikan instrumen politik untuk melakukan berbagai tindak kejahatan yang menodai hak asasi manusia sesungguhnya.

Jaminan Islam Terhadap Hak-hak Manusia

Jaminan Islam terhadap hak-hak manusia selain telah teruji secara mendasar dari kesahihan akidah yang memunculkannya,  rangkaian kelengkapan dan keakuratan sistem Islam yang dibangunnya mengarahkan aturan ini menjadi satu-satunya alternatif bagi  jaminan sejati hak-hak manusia.  Jaminan hak-hak tersebut terangkai mulai dari prinsip dasar semisal jaminan dalam berakidah sampai pada  kebutuhan pokok individu dalam sebuah masyarakat.

Al-Quran menyebutkan,  tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan akidah mana yang akan diambilnya. Prinsip-prinsip akidah Islam sepenuhnya dapat dijangkau dengan akal sehat, tanpa harus dipaksa,   karena segalanya telah jelas. Ini adalah jaminan kebebasan akal yang paling hakiki dan mendasar pada setiap insan. Hak akal secara bebas diberikan Islam kepada manusia untuk menguji kebenaran ajaran yang dianutnya.  Lebih dari itu, ketika manusia memilih untuk memeluk selain Islam, hak berkeyakinan ini tetap dijaga dengan baik. Mereka (yang non-Muslim) dibolehkan untuk menjalankan ibadah, berpakaian, makan dan minum berdasarkan keyakinan yang dianutnya.

Akan tetapi, persoalannya akan lain ketika seseorang telah memeluk Islam.  Persoalan ibadah, makan dan minum bukan lagi persoalan dipaksa atau tidak. Persoalannya di sini adalah Islam merupakan sistem yang lengkap, yang mengharuskan segala konsekuensi, agar seorang Muslim benar-benar menjadi Mukmin  yang bertakwa, bukan Muslim yang asal-asalan. Adalah wajar jika Islam memiliki metode yang khas dalam menjaga keberislaman seseorang. Ini adalah lazim dalam sebuah sistem kehidupan. Karenanya, jelas seorang Muslim dipaksa untuk tunduk dan patuh pada syariah Islam. Allah Swt. berfirman:

Tidaklah patut bagi laki-laki Mukmin, tidak pula bagi wanita Mukmin, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya  dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. (QS al-Ahzab [33]: 36).

Akan tetapi, dalam konteks sebuah negara, warga negara baik Muslim maupun non-Muslim, mayoritas maupun minoritas, wajib tunduk pada hukum Negara Islam. Dengan kata lain, non-Muslim juga harus terikat dengan hukum-hukum yang bersifat umum dari sisi penetapan hukum itu sendiri, sebagai sebuah sistem perundang-undangan bagi masyarakat.  Fakta seperti ini merupakan sebuah kelaziman, keniscayaan, dan kerakteristik  hukum dan perundang-undangan. Hukum mana pun dalam sebuah negara akan berlaku secara umum dan mengikat warga negaranya. Hukum negara dalam masalah pencurian, kriminalitas, muamalah, dan rangkaian hukum yang mengikat dan membentuk  sebuah masyarakat meniscayakan  setiap warga negaranya untuk tunduk pada hukum tersebut.

Namun demikian, hukum yang dilangsungkan Islam tidaklah akan mengikat dan mengekang ragam pendapat dan kreativitas yang dilakukan warga negaranya. Islam membolehkan setiap warga Negara, Muslim maupun non-Muslim, berpendapat tanpa ada halangan sedikitpun asal tidak keluar dan bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Koridor yang digariskan akidah dan syariah jauh dari makna bahwa Islam mengekang kebebasan berpendapat dan beraktivitas. Hal demikian semata-mata memberikan pagar dan batasan bagi manusia agar segala pendapat dan kreativitasnya terarah pada fitrahnya. Kebebasan berpendapat dan berkreativitas tanpa batas ala Barat  hakikatnya adalah prinsip  khayali dan sering berujung pada kebablasan.  Kebebasan semacam ini hanya akan merusak sendi-sendi kehidupan.  Ketika demokrasi memberikan sebuah kebebasan, kenyataanya tetap saja ada batasan dengan istilah “asalkan tidak bertentangan dengan demokrasi”.  Kreativitas yang tidak terkendali di dunia Barat saat ini hanya berujung pada rusak dan sirnanya nilai-nilai luhur kehidupan. Perilaku manusia tidak lebih layaknya binatang, bahkan lebih rendah dari  binatang ternak.

Keagungan jaminan Islam terhadap hak-hak warga negaranya juga dapat kita saksikan dalam pengaturan aset kepemilikan. Dengan aturannya yang khas dan jelas, Islam membagi dan menempatkan aset kepemilikan dengan posisi yang sangat serasi. Dengan rinci dan detail Islam membagi mana yang menjadi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Harta seperti fa’i, kharaj, jizyah merupakan aset yang menjadi hak negara. Haram individu untuk memilikinya. Lain halnya dengan fasilitas umum, bahan tambang yang tidak terbatas, sumberdaya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan; aset-aset seperti ini terkategori dalam kepemilikan umum; semua masyarakat berhak menikmatinya. Privatisasi sektor-sektor ini diharamkan dalam Islam.  Sebaliknya, terkait dengan aset-aset selain dua kelompok di atas, Islam membolehkan setiap individu untuk memperolehnya dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariah.   Tidak ada batasan kepemilikan individu dalam Islam selama cara-cara yang digunakan untuk mengakses kepemilikan individu tersebut sesuai dengan syariah Islam. Islam tidak membatasi jumlah, namun menentukan mekanisme perolehannya. Sungguh, sistem kepemilikan seperti ini menjamin hak-hak individu manusia secara universal tanpa mengganggu tatanan kehidupan umum bermasyarakat.

Terkait dengan hak-hak dasar/pokok (al-hajât al-asasiyah) tiap individu dan seluruh rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim, baik mayoritas ataupun minoritas, negara menjamin hak-hak mereka. Negara menjamin secara penuh sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan seluruh warganya; tanpa memandang etnis, asal-usul, keyakinan dan karakter pluralitas masyarakat lainnya. Selama mereka menjadi warga Negara Islam, kebutuhan pokok mereka dijamin oleh negara. Keadaan ini merupakan implementasi dari peran negara, yang dijalankan oleh Khalifah, sebagai penanggung jawab (râ’in) terhadap warga negaranya.  Rasulullah saw. bersabda:

Imam (kepala negara) adalah pemimpin. Dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kondisi warga negara yang dipimpinnya. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Kesimpulan

Islam adalah ajaran yang sesuai dengan akal dan fitrah manusia; untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ajarannya lahir dari wahyu, bersifat tetap dan kokoh,  universal,  tak lapuk dan tak usang dengan berputarnya roda kehidupan. Garansi perlindungannya terhadap hak-hak fitrah manusia pun tidak perlu diragukan.

Sebaliknya, terhempas dan tercerabutnya hak-hak dasar manusia yang dipampangkan oleh sistem  Kapitalis saat ini menjadi bukti nyata absurd-nya nilai-nilai kebebasan dan HAM  yang mereka junjung. Nyatanya, prinsip tersebut hanya menodai hak-hak manusia dan mencerabut nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat. Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: