Oleh: syaddad | Rabu, 26 November 2008

AGENDA TERSELUBUNG DI BALIK ISU PERNIKAHAN DINI

Pernikahan Syekh Puji dengan Luthfiana mestinya tidak pelu menjadi polemik. Alasannya, secara hukum Islam pernikahan itu sah, kendati sang mempelai perempuan berusia 12 tahun.

Secara hokum Islam tidak ada nash yang membatasi umur salah satu pengantin laki-laki atau perempuan dalam nikah. Dalam literature-literatur kitab Fiqh Islam masalah ini juga dibahas.

Pelarangan pernikahan anak-anak lebih disebabkan karena tradisi, adat istiadat atau budaya setempat. Hukum di luar Islam seperti adat, budaya, Hak Asasi Manusia (HAM) dsb mengatakan, bahwa menikah dengan anak kecil adalah perbuatan melanggar HAM. Sejatinya, Islam tidak melihat pernikahan dengan anak kecil itu melanggar hukum dan HAM, bahkan diperbolehkan. HAM-lah YANG MELANGGAR HUKUM ISLAM.

Logika yang disodorkan sebagian kalangan bahwa anak kecil belum mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri, maka kita pun bisa membantahnya dengan logika bahwa pernikahan antar orang dewasa saja tidak ada jaminan saling memahami dan melaksanakan kewajibannya sebagai sumi-istri. Buktinya banyak orang-orang dewasa yang harus belajar lagi tentang tugas-tugas rumah tangga. Jadi bukan itu masalahnya.

Berbagai fakta buruk pernikahan (termasuk pernikahan orang-orang dewasa) semestinya menjadi bahan pemikiran kita, mengapa itu terjadi? Kondisi masyarakat muslim saat ini yang jauh dari nilai-nilai Islam sesungguhnya yang menjadi penyebab mengapa fakta buruk pernikahan (perceraian, kekerasan dalam rumah tangga) terpapar di mana-mana. Sejatinya, ketika sepasang suami-istri masing-masing memahami hokum Islam terkait dengan kehidupan berumah tangga (hak dan kewajibannya masing-masing sesuai syariat), maka gambaran-gambaran buruk pernikahan tersebut tidak akan menimpa siapapun, baik yang sudah berumur di atas 18 tahun maupun yang berumur di bawahnya.

Dalam kasus pernikahan Syekh Puji-Ulfa, sebagian kalangan mengatakan bahwa perkawinan Syekh Puji haram karena menimbulkan kerusakan (dharar). Di sini perlu dipertegas, apa yang dimaksud kerusakan dalam hal ini. Kerusakan dalam hal apa yang menimpa siapa?

Apakah ‘niat baik’ Syekh Puji untuk menikah dan memberikan perlindungan, pendidikan, sarana untuk menmpa diri bagi Ulfa agar menjadi generasi Islam yang tangguh dan professional, dipandang sebagai sesuatu yang rusak? Apakah Syekh Puji yang sudah mengikuti syarat dan rukun menikah di dalam islam, masih dikatakan haram? Toh, di situ juga ada keridhoan dari Ulfa untuk dijadikan istri.

Waspadai Agenda Terselubung

Polemik pernikahan Syekh Puji menjadi ‘tambang berharga’ bagi kalangan tertentu. Sejarah panjang benturan Islam dengan agenda-agenda internasional di bidang kependudukan, cukukp member bukti kuat. Kelahiran serangkaian peraturan perundangan seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak tidak bisa dipandang sepi agenda.

UU Perlindungan Anak misalnya, bagaimana produk perundangan ini mendefinisikan anak dengan batasan usia hingga 18 tahun. Implikasi dari dimunculkannya pembatasan ini diantaranya adalah membatasi ruang gerak anak dalam konteks reproduksi (berketurunan). Hukum positif di Indonesia menegaskan bahwa pernikahan anak-anak dilarang. Sementara batasan usia anak ditetapkan hingga usia 18 tahun. Ini berarti, seorang gadis berusia 17 tahun, 15 tahun, atau 12 tahun yang dalam kaca mata Islam sudah terkategori baligh sehingga sudah memenuhi syarat menikah, dalam koridor hokum positif tetap tidak diperbolehkan menikah lantaran masih terikat pasal sebagai anak berdasar batasan umur tersebut. Padahal senyatanya, yang besangkutan bukanlah lagi anak-anak.

Hamper semua Negara di dunia memberikan batasan usia pernikahan di dalam produk perundangan di negaranya. Aljazair mematok usia perkawinan bagi laki-laki 21 tahun dan perempuan 18 tahun. Bangladesh menetapkan 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun perempuan. Sedangkan Malaysia menetapkan laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun.

Ini artinya, negara-negara di dunia (termasuk negeri-negeri muslim) terlah terjerat dengan scenario global di bidang kependudukan. Skenario tersebut terbukti tanpa disadari oleh kaum muslimin telah membatasi kesempatan untuk mencetak generasi muslim sebanyak-banyaknya. Dengan pembatasan usia anak hingga 18 tahun misalnya, dan disisi lain disodorkan informasi bahwa usia 35 tahun adalah batas atas usia aman melahirkan bagi seorang wanita, praktis hanya tersedia 17 tahun usia produktif bagi seorang wanita muslimah untuk hamil dan melahirkan generasi. Taruhlah, dengan jarak anak satu dengan anak berikutnya 3 tahun, maka dalam rentang masa subur wanita muslimah, hanya bisa melahirkan maksimal 6 kali (6 anak).

Ini jika tepat usia 18 tahun seorang wanita muslimah langsung menikah. Faktanya, propaganda lain pun tak kalah gencar untuk membuat wanita muslimah senantiasa merasa gamang untuk menuju gerbang pernikahan. Tuntutan karir, kemapanan hidup, serta proganda ‘kemandirian’ yang ditiupkan para aktivis perempuan sebagai bentuk bargaining position perempuan dalam menangkal aksi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), telah menjadi hal lain yang kian memperberat pertimbangan wanita muslimah untuk menyegerakan menikah.

Berbagai fakta bisa disodorkan, saat ini rata-rata wanita merasa siap menikah ketika dirinya sudah berada di usia 26-28 tahun. Berdasar propaganda aman melahirkan adalah usia di bawah 35 tahun, maka hanya tersisa 7-9 tahun masa subur wanita bersangkutan. Hal ini sejalan dengan gencarnya program pembatasan kelahiran di berbagai Negara (terutama Negara berkembang yang nota bene negeri-negeri muslim), melalui berbagai program seperti Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, misalnya. Hal yang membuat yakin bahwa ini adalah propaganda adalah fakta di Negara-negara barat, terutama di Negara-negara Skandinavia (Swedia, Norwegia, Denmark, dll), dimana di Negara-negara tersebut tidak diberlakukan program pembatasan jumlah kelahiran. Sebaliknya, di sana perempuan justru dipacu untuk terus hamil dan melahirkan. Sampai-sampai berbagai hadiah menarik disediakan Negara bagi warganya yang mau hamil. Sebuag fakta antagonis yang dipertontonkan dengan nyata, bahwa jumlah muslim harus dibatasi, sementara jumlah non-muslim terus didorong pertumbuhan jumlahnya. Apalagi yang dituju kalau bukan melemahkan kekuatan umat Islam secara sistematis.

Source : MediaUmat

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: